Oleh karenanya, tidak heran jika di masa pandemi banyak orang yang menggelar usaha jual beli. Kemudahannya dalam menawarkan barang dan praktisnya menerima uang menjadi alasan kuat bagi masyarakat. Di masa ini, jual beli sudah menjadi pandemi, persebarannya sudah merata hampir di semua wilayah. Setiap orang berlomba-lomba untuk menawarkan barang dalam sistem jaringan global.
Akan tetapi, di masa pandemi, strategi e-commercy memiliki beberapa kendala yang harus dipikirkan bersama. Masalah bisa saja terjadi saat menerima banyaknya orderan. Tentu saja peraturan-peraturan di era new normal bisa menjadi permasalahan dalam proses pengiriman. Waktu kirim akan terhambat akibat pasokan barang yang mengalami kemacetan. Begitupun, proses ekspor impor antar negara juga mengalami kendala yang cukup memprihatinkan.
Sejumlah kendala inilah, yang menjadi kekhawatiran para usahawan akan terjadinya resesi ekonomi. Bagaimanapun keadaan keuangan suatu negara, bila terjadi pembatasan pasti akan mengalami keguncangan. Kekhawatiran ini akan semakin buruk jika melihat prediksi IMF yang memperkirakan resesi yang timbul akibat Covid-19 lebih buruk daripada great depression di Amerika Serikat tahun 1930.
Disinilah perlunya peran negara sebagai kontrol atas berjalannya ekonomi bagi masyarakat. Peran negara sangat dibutuhkan dalam menciptakan kebijakan yang memuat kesehatan sekaligus keuntungan dengan skala besar. Negara harus berpikir dan berhati-hati atas setiap peraturan yang dikeluarkan. Jangan sampai di saat pandemi membuat peraturan yang banyak menimbulkan kontroversi, apalagi merugikan masyarakat sebagai pelaku ekonomi.
Masyarakat sudah menciptakan sebuah wadah ekonomi yang apik. Menciptakan lapangan kerja sendiri dengan melakukan proses perdagangan melalui dunia maya. Wujud kreatif ini harus di dukung oleh elemen lain seperti pihak pemerintah, supaya setiap masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidup dengan bisnis kreatif.
Maka distribusi barang adalah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Tidak mungkin rakyat akan terus mencipta jika barang tidak memiliki lumbung distribusi. Pemerintah bisa saja melirik sistem ekspor sebagai solusi distribusi, tentunya dengan melakukan lobi-lobi antar negara. Selain itu, dana tambahan juga diperlukan untuk menyokong modal perdagangan. Sehinggga nantinya usaha perdagangan yang dimiliki masyarakat memiliki infrastruktur yang lengkap, serta memenuhi unsur kesehatan yang bisa dijalankan.