KATARSIS.ID – Menghadapi pandemi Covid-19 ini, banyak rezim pemuja kapitalisme tidak rela jika berhalanya limbung dan runtuh seperti patung-patung simbol perbudakan yang diturunkan oleh gerakan Black Lives Matter di USA sejak kematian tragis George Floyd korban kekerasan polisi Minneapolis.
Bahkan sebelum pandemi ini menghentikan geliat ekonomi global, kinerja ekonomi sudah memburuk karena permintaan Kapitalis-Negara China menurun, karena daya dukung lingkungan yang menipis. Di samping, karena perang dagang sengit dengan USA, ekonomi China sebagai lokomotif ekonomi dunia melambat.
Jangankan extra ordinary, pola dan paradigma pengelolaan ekonomi republik ini tidak banyak berubah sejak reformasi, bahkan justru semakin liberal kapitalistik yang mengandalkan hutang dan investasi asing.
Pada saat kerusakan lingkungan memburuk, kesenjangan pendapatan makin lebar, ekonomi nasional justru semakin tergantung pada kegiatan ekstraktif yang sangat polutif dengan nilai tambah yang makin menipis. Sektor agromaritim tumpuan kemandirian pangan makin terpuruk. Neraca ekonomi kita makin negatif saat neraca lingkungan kita juga makin defisit.
Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan dirancang sebagai instrumen untuk menutup-nutupi kekeliruan pengelolaan ekonomi nasional yang terjadi sejak negeri ini mengadopsi kapitalisme liberal di atas UUD 2002. Rangkaian UU yang lahir selama masa pandemi ini yaitu UU Minerba, RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan UU 2/2020 ini adalah instrumen untuk melanggengkan kapitalisme liberal di negara yang konon dikawal oleh rezim yang paling Pancasilais ini.
Rangkaian krisis ekonomi selama 20 tahun terakhir ini sama sekali tidak menjadi pembelajaran bagi rezim ini. Kemiskinan imajinasi Tim Ekonomi rezim saat ini sangat menyedihkan, sementara keliaran imajinasi Tim Polhukamnya tentang khilafah sangat mencengangkan.