SERUJI.CO.ID – Amartya Sen, dalam “Development as Freedom” yang mengantarkannya sebagai Nobelist, mengatakan pembangunan adalah perluasan kemerdekaan: memberi warga berbagai pilihan-pilihan politik, sosial dan ekonomi. Konsep ini perlu kita renungkan kembali menjelang pertemuan besar the World Bank (WB) dan International Monetary Fund (IMF) di Bali pada Oktober 2018 ini. Seperti yang telah diingatkan Bung Karno, nekolim datang melalui hutang dan riba. Korban nekolim tidak hanya rakyat di negeri-negeri berkembang dan miskin, tapi juga rakyat di negeri maju seperti Jepang, Eropa dan AS.
Sejak 1970an, para perumus kebijakan pembangunan umumnya menerjemahkan pembangunan secara sempit sebagai upaya meningkatkan kapasitas produksi material melalui industrialisasi. Teorema Clark-Fisher mengatakan bahwa sektor pertanian secara perlahan tapi pasti makin terbelakang. Yang menjadi mantra adalah pertumbuhan ekonomi. Resep pokoknya adalah meningkatkan konsumsi rumah tangga, sehingga rumah tangga (house hold) dijadikan variabel konsumsi dalam model ekonomi makro pembangunan yang terobsesi dengan pertumbuhan ini. Konsumerisme dibangun melalui sihir televisi.
Di sisi produksi, kebijakannya adalah to produce more, dengan mendorong industrialisasi massal, terutama yang bersifat ekstraktif, bukan kreatif. Kemudian pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bendungan, dan perlistrikan. Kemudian kita menyaksikan eksploitasi alam secara besar-besaran sejak 1970an itu. Mantra pembangunan semacam ini sudah diingatkan oleh sekelompok peneliti MIT, Ivan Illich dan juga EF Schoemacher, tidak berkelanjutan (unsustainable) dan akan mengantar peradaban pada keruntuhan ekosistem global. Ramalan ini kini terbukti melalui gejala perubahan iklim dan pemanasan global, sementara kemiskinan tetap persisten dan kesenjangan justru makin lebar.
Seperti yang dikatakan John Perkins – the economics hit man-, pembangunan eksploitatif itu ternyata sebagian besar didanai dari hutang dari lembaga-lembaga keuangan global seperti WB dan IMF. Hutang pemerintah RI secara konsisten tumbuh makin besar hingga mencapai sekitar Rp. 5000 Triliun pada 2018 ini. Sementara itu sektor swasta, meniru Pemerintah, juga berhutang sebesar itu. Pembangunan dibiayai dengan anggaran defisit yang harus ditutup dengan hutang lagi. Penerimaan ditargetkan sekitar Rp. 1900T, sedang belanja Rp. 2200T. Penerimaan sekitar Rp. 1500T berasal dari pajak. Beban cicilan pokok dan bunga pemerintah RI saat ini sudah mencapai sekitar 30% dari penerimaannya, sekitar Rp 400T. Sampai di sini penting dicermati bahwa Pemerintah dan rakyat Jepang dan AS pun telah jatuh dalam perangkap hutang yang makin menggunung. Jadi gaya hidup berhutang itu sudah menjadi budaya global.
Perlu disadari bahwa gaya hidup berhutang mensyaratkan budaya konsumtif. Budaya konsumtif ini dibentuk secara diam-diam oleh persekolahan. Belajar sebagai kegiatan produktif yang membebaskan tidak pernah mensyaratkan formalisme persekolahan, tapi persekolahan telah mengubah kebutuhan belajar (needs to learn) menjadi keinginan bersekolah (wants for schooling), lalu berubah lagi menjadi permintaan gedung sekolah dan guru bersertifikat (demand for schools and professional teachers). Amanah 20% APBN/D untuk pendidikan pada kenyataannya sebagian besar habis untuk persekolahan, bukan untuk perluasan kesempatan belajar, tapi untuk pembengkakan persekolahan. Lalu Wajib Belajar diartikan wajib bersekolah. Kita terbukti makin bersekolah tapi justru makin tidak terdidik.
Hutang adalah instrumen penjajahan dan persekolahan menyediakan budaya berhutang. Pemerintah hidup dalam mitos seolah tidak bisa membangun tanpa hutang, dan masyarakat tidak bisa belajar tanpa bersekolah. Lalu, kita diintimidasi dengan berbagai standard yang disediakan oleh Barat, sehingga kita merasa rendah diri jika tidak hidup seperti mereka. Jika kita memang betul-betul merdeka, maka kita seharusnya bisa memutuskan untuk hidup sederhana tanpa hutang, dan belajar di rumah bersama masyarakat.
Instrumen nekolim lainnya adalah uang kertas (fiat money) yang tidak memiliki nilai intrinsik. Atas restu IMF, sejak 1970, pencetakan uang kertas sudah tidak lagi dikaitkan dengan cadangan emas. Bank Sentral AS seenaknya bisa mencetak US Dollar out of thin air. Sebagai adidaya, Pemerintah AS bisa memaksakan Petro USDolar sebagai alat tukar utama dunia, terutama untuk perdagangan minyak. Melalui mekanisme uang kertas yang manipulatif ini, masyarakat negara kaya sumberdaya alam dimiskinkan oleh AS dan sekutunya. Baik Iran, China maupun Rusia tahu, sehingga berani mulai melepaskan diri dari transaksi mengguanakan USDollar. Perampokan besar-besaran ini tidak bisa dibiarkan berlanjut lagi.
Menjelang pertemuan WB dan IMF di Bali minggu depan ini dengan biaya sekitar Rp. 1 T, di tengah duka bencana di Lombok dan Palu, kita harus bertanya apakah Pemerintah Jokowi masih punya nyali untuk merundingkan berhenti berhutang dan hanya membayar pokok hutangnya saja. Kita juga minta agar Prabowo dan Sandi menjawab pertanyaan ini.
Gunung Anyar, 6/10/2018