SERUJI.CO.ID – Sejak sepuluh tahun silam saya menyadari bahwa banyak barang publik seperti pendidikan bisa disediakan secara melimpah bagi masyarakat justru jika kita tidak mensyaratkan formalisme persekolahan. Pendidikan adalah soal kesempatan belajar, bukan kesempatan bersekolah. Wajib belajar tidak bisa diartikan wajib sekolah. Persekolahan telah menjadikan pendidikan sebagai komoditi sehingga menjadi barang langka yang diperjualbelikan sebagai jasa.
Pikiran itu bukan pikiran baru. Hampir 50 tahun silam Ivan Illich telah mengajukan deschooling society untuk membebaskan masyarakat dari monopoli radikal yang diam-diam dilakukan oleh persekolahan paksa massal atas pasar pendidikan. Belajar sesungguhnya tidak pernah mensyaratkan persekolahan beserta semua formalismenya yang makin menyerap begitu banyak sumberdaya termasuk dana.
Kini saya menyadari bahwa partai politik adalah seperti persekolahan. Partai politik telah membuat politik (kebajikan publik) sebagai komoditi sehingga menjadi barang langka yang bisa diperjualbelikan. Partai politik, melalui mekanisme tertentu telah memonopoli pasar politik. Warga negara seolah tidak bisa memproduksi politik tanpa partai politik seperti seorang warga tidak bisa disebut terdidik jika tidak bersekolah.
Saat ini di Indonesia, kesempatan menjadi pemimpin publik hampir-hampir tidak bisa dilakukan tanpa melalui partai politik. Bahkan organisasi massa yang berpolitik tinggi atau warga yang kritis malah disebut radikal atau fundamental oleh para politisi. Warga yang bermaksud menjadi calon pemimpin publik ini harus membeli “ijazah” dari Partai Politik untuk bisa masuk dalam kontestasi menjadi pejabat publik atau bebas dari tuduhan radikal. Yang dia butuhkan hanya uang, bukan kompetensi sebagai pemimpin publik, untuk menjadi anggota partai politik atau menjadi calon pejabat publik.
Bukan melalui musyawarah bil hikmah, tapi melalui pemilihan langsung one-man one-vote, biaya kampanye menjadi makin mahal. Kehidupan perpolitikan kita saat ini makin mahal tapi justru makin tidak selektif dan tidak meritokratik. Siapapun tanpa punya duit atau dukungan logistik yang cukup dari para bandar dan taipan tidak mungkin masuk dalam arena kontestasi pejabat publik ini. Penguasaan pasar politik ini berujung pada merger para pemilik modal dan pemilik partai. Tidak ada yang lebih buruk daripada sikon seperti ini. Kita tidak mungkin berharap kelahiran negarawan dalam sistem perpolitikan nasional saat ini. Akibatnya, melalui mekanisme politik saat ini kita hanya merekrut pada dealers, not leaders.
Saat ini kita melihat bahwa persekolahan kita makin besar, dan makin menguras APBN/D tapi masyarakat justru makin tidak terdidik. Kita hanya more schooled, but less educated. Kita juga menghadapi kenyataan makin punya banyak partai politik tapi kita makin kekurangan politik sebagai kebajikan publik.
Dalam perspektif deschooling itulah, kita ke depan harus segera melakukan departying : mengurangi jumlah dan peran partai politik dalam upaya kita membangun politik sebagai kebajikan publik. Siapapun yang kompeten boleh masuk dalam kontestasi menjadi pemimpin publik tanpa harus berpartai politik. Kita harus bebaskan pasar politik kita dari monopoli partai politik. Seperti belajar justru bisa dilakukan di rumah dan masyarakat, kompetensi berpolitik juga lebih baik dimulai dari rumah dan masyarakat.
Ranggajati, 22/7/2018