KATARSIS.ID – Risma itu katanya dikeliling orang-orang pintar. Kepala-kepala dinasnya rata-rata Doktor (S3). Bahkan penasehatnya katanya orang-orang yang tak kalah pintar. Coba mereka sesekali bicara ke publik berbasis keilmuan, bukan prasangka, kenapa beri masukan ke Risma agar peserta UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer) wajib melakukan Rapid/Swab dan wajib tunjukan ke panitia hasilnya harus Non Reaktif/Negatif.
Apa alasan Logisnya, yang bisa ditunjang keilmuan, peserta yang Reaktif tidak boleh ikut ujian, harus hilang haknya ikut UTBK. Apa mereka dipastikan tidak mampu jawab soal-soal UTBK? Menggangu peserta lainnya? atau Pasti akan menularkan Covid-19 ke peserta lain?
Mari kita lihat ke belakang. Apa yang kita lakukan di masa-masa Ujian Nasional (UN), saat SD hingga SLTA dikelola Pemkot. Anak yang Sakit, bahkan yang di Rumah Sakit, selama ia mampu dan dinyatakan dokter dapat kerjakan soal UN, maka kita beri kesempatan ikut UN, bahkan di tempat.
Kita selalu cari terobosan agar anak tetap dapat haknya, bahkan selalu hindari jangan sampai kebijakan di pendidikan merugikan anak dan masa depannya. Tapi, kenapa dalam kasus Covid ini tidak lakukan hal yang sama? Apa demikian buntu jalan pikiran para penasehat dan kepala-kepala dinas Risma yang dari kalangan berpendidikan tinggi itu?
Peserta yang Reaktif itu belum tentu positif Covid, itu hanya test screening. Kenapa malah Risma buat kebijakan yang akan hilangkan hak anak dan hapus mimpi-mimpi mereka untuk masa depan? Kenapa tak cari terobosan?
Bahkan peserta yanng Positif Corona itu, belum tentu menunjukan gejala sakit, mereka bisa saja sehat-sehat saja. Tubuhnya sangat mungkin melawan corona. Tapi kenapa mimpinya untuk raih masa depan harus dirampas? Sudahlah ia terpapar virus yang belum mampu pemerintah kendalikan, eh pemerintah dangan arogan juga cabut haknya untuk meraih mimpi masa depan? Kenapa tidak cari terobosan?
Pemerintah selalu katakan, masyarakat jangan menilai Corona itu sebagai aib, jangan asingkan warga yang menderita Corona. Kita harus bantu. Eh, tapi koq beda perlakukannya kepada anak-anak kita yang mau UTBK? koq seperti aib saja jika mereka reaktif Rapid Test.
Jauh lebih efektif dan efisien, Pemkot kerahkan Satpol PP, Linmas yang jumlahnya ribuan itu, dan minta juga bantuan Provinsi kerahkan ke lokasi UTBK untuk bantu panitia, daripada buat kebijakan wajib Rapid/Swab non reaktif/Negatif. Bantu panitia terapkan Protokol Kesehatan dengan ketat.
Kalaupun diwajibkan Rapid, siapkan Rapid Test di lokasi-lokasi UTBK, sehari jelang UTBK setidaknya, dan harus GRATIS. Berapa sih harga alat Rapid? hanya puluhan ribu atau paling mahal seratusan ribu. APBD Surabaya yang hampir 10 triliun itu, sangat mampu berikan Rapid Test gratis pada seluruh peseta UTBK. Dengan cara ini, Pemkot juga akan dapat manfaat, yakni memperbesar jumlah warga yang di Rapid yang memang merupakan tugas Pemkot.
Dan kalau hasilnya Rapidnya reaktif, bukan dilarang anak ikut UTBK tapi diperketat protokol pengawasannya saat hari H. Tetap berikan haknya untuk ikut UTBK. Bisa juga dengan sediakan ruang khusus yang terpisah dari peserta lainnya.
Rasanya banyak terobosan yang bisa dilakukan. Sambil Pemkot atasi penyebaran Pendemi yang memang tugasnya, namun tetap fasilitasi anak untuk raih masa depannya.
Salam.