KATARSIS.ID – Sepanjang tahun 2020, kita terus menerus disajikan kejutan-kejutan baru dari beragam sektor. Penyebabnya beragam. Pandemi Covid-19 adalah salah satu yang paling monumental dan barangkali menjadi top of mind kita dalam hal sebab disrupsi tatanan-tatanan lama.
Pandemi ini bahkan memaksa kita untuk mengikhtiarkan New Normal, tatanan baru dunia, di tengah euforia dan kegagapan banyak pihak di Indonesia untuk sepenuhnya mengintegrasikan diri pada era Revolusi Industri 4.0 dengan tantangan-tantangannya serta peluang-peluangnya yang beragam dan sama sekali tidak “normal” bagi banyak pihak.
Pandemi ini tidak menimbulkan masalah baru, tapi menunjukkan kepada kita masalah-masalah lama yang selama ini tidak sempat kita akrabi di berbagai sektor. Salah satunya pada sektor pendidikan.
Dalam hal pendidikan, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah ritual tahunan yang seakan-akan menjadi the most anticipated event dalam kalender dunia akademik, baik bagi pengambil kebijakan pendidikan, guru, wali murid, maupun siswa. Sebab PPDB tidak pernah tidak ribut.
Keributan di PPDB seakan menjadi Old Normal yang terus berulang dengan alasan yang bisa jadi berbeda tergantung sistem yang menaunginya. Konstruksi lama yang terbangun bahwa memeroleh pendidikan terbaik adalah sama dengan sekolah di sekolah negeri favorit membuat kita mudah menyaksikan persaingan-persaingan multi-front saat PPDB digelar. Tak jarang, aksi demonstrasi digelar oleh para orangtua murid yang bersemangat putera-puterinya mendapatkan sekolah “terbaik”.
Bahkan, setelah pemerintah menerapkan Permendikbud 14/2018 yang mengatur tentang penerapan sistem zonasi berdasarkan jarak rumah ke sekolah, yang spiritnya adalah untuk melakukan pemerataan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah, kehendak untuk masuk “sekolah favorit” tetap tinggi. Di banyak tempat, dugaan pemalsuan surat keterangan domisili (SKD) palsu serta penitipan nama di Kartu Keluarga anggota keluarga lain untuk mendekatkan jarak antara “rumah” dan sekolah yang diinginkan ditengarai terjadi.