Subsidi BBM: Antara Menyelamatkan Keuangan Negara dan Mensejahterakan Rakyat

Tahun ini (2013), kembali isu soal subsidi BBM jadi topik bahasan di negara ini. Mulai dari Presiden di Rapat Kabinet, para bos perusahaan di ruang kantor mewah, hingga si Udin dan si Soleh yang membahas di pojok sebuah warung Kopi.

Seakan tiada habis pembahasan soal ini. Dikupas dari segala sudut dan dari segala persoalan yang akan muncul. Mulai dari uang negara yang makin menipis untuk membiayai subsidi, kenaikan biaya transportasi, hingga harga cabe merah yang akan ikut “mundak” jika subsidi dikurangi.

Pro-kontra soal pengurangan subsidi -yang berimplikasi naiknya Premium Subsidi, seakan tiada akhir. Seperti sinetron yang bersambung dari satu seri ke seri yang lain. Yang mendukung dan yang menolak, yang pro maupun yang kontra, keduanya selalu memiliki alasan pembenar atas pendapat mereka, yang berujung pada klaim “Demi Rakyat”.

Para pendukung pengurangan/ penghapusan subsidi melihat persoalan akut subsidi BBM adalah tidak tepat sasarannya subsidi. Dan juga menurut mereka kebijakan subsidi BBM tidak tepat dilakukan sebuah negara pengimpor minyak seperti Indonesia (Net Import). Selain itu, subsidi akan membuat negara tidak produktif karena menghamburkan anggaran untuk di bakar. Sementara jika dialokasikan untuk pembangunan akan besar manfaatnya.

Argumentasi paling mendasar bagi kelompok pro pengurangan subsidi adalah penyelamatan keuangan negara. Dari data yang ada, subsidi BBM tahun 2012 saja sudah menghabiskan Rp200 Triliun anggaran untuk Bahan Bakar Kendaraan, dan Rp100 Triliun untuk subsidi sektor kelistrikan.

Sementara bagi yang kontra penghapusan subsidi, melihat bahwa pada kenyataannya subsidi itu dibutuhkan oleh masyarakat, dan masyarakat belum siap secara ekonomi untuk dilepas dari Subsidi BBM (dan juga listrik).

Selain itu, secara nyata negara memang berkewajiban memberikan subsidi pada masyarakat, teramat khusus dengan adanya amanat konstitusi bahwa “…Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat….”.

Mereka yang kontra penghapusan subsidi juga mengemukakan fakta bahwa BBM Subsidi kebanyakan digunakan oleh rakyat kecil. Hal ini didukung dengan data bahwa jumlah pemakai subsidi terbesar adalah sepeda motor (baca http://goo.gl/7KwHd).

Fakta lainnya adalah penghapusan subsidi akan menyebabkan kenaikan harga-harga barang kebutuhan masyarakat, yang diakibatkan kenaikan biaya transportasi dan produksi.

Menurut yang kontra pengurangan /penghapusan subsidi BBM, kesemua fakta-fakta tersebut, sangat jelas akan semakin membebani masyarakat, terutama masyarakat miskin yang jumlahnya puluhan juta di Indonesia.

Bahkan dengan penghapusan subsidi, kelompok ini meyakini bahwa masyarakat yang tadinya tidak miskin, atau diatas sedikit dari garis kemiskinan akan jatuh pada kelompok masyarakat miskin. Dan menurut mereka, jika itu terjadi, maka negara telah melakukan kejahatan kepada rakyatnya dengan mengabaikan tanggungjawab negara untuk mensejahterakan masyarakat.

Pemerintah, dalam hal ini sebagai pengelola negara, menyadari pro-kontra ini. Dan sebagai yang mengetahui keuangan negara, memilih opsi mengurangi subsidi sebagai langkah penyelamatan. Sebuah pikiran jangka pendek, dalam kondisi keuangan negara yang rentan.

Disisi lain, untuk mematahkan argumentasi, “pemerintah tidak memperhatikan kondisi rakyat akibat kenaikan BBM”, pemerintah mempersiapkan program Dana Talangan, yang bernama Bantuan Langsung Tunai-BLT (sekarang dikenal Bantuan Langsung Sementara Masyarakat -BLSM), yang nilainya tahun 2013 diperkirakan sebesar Rp12 Triliun.

–0000—

Kedua argumentasi ini sama benarnya, sama baiknya. Yang mengherankan kenapa tidak ada pihak yang berusaha sama sama mundur selangkah, untuk menerima argumentasi dari pihak lain dan mengakui kebenaran atas fakta yang ditunjukkan masing-masing pihak.

Dan lebih mengherankan, kondisi ini sudah berlangsung dari tahun ke tahun, dimana wacana pengurangan subsidi menjadi arena pertarungan tiap tahun. Dan wacana ini selalu berlarut-larut, yang pada akhirnya menimbulkan persoalan baru ditengah masyarakat, inflasi dan spekulasi.

Jika menilik sejarah kenaikan BBM (penghapusan subsidi) dari tahun ke tahun, dan kemudian dikeluarkannya BLT (BLSM saat ini), ternyata kehidupan masyarakat tidak semakin baik. Dan harapan agar subsidi BBM berkurang juga tidak terwujud. Malah konsumsi BBM makin naik dari tahun ke tahun, walau harga BBM telah naik akibat dikuranginya subsidi.

Jadi persoalan mengurangi subsidi BBM tidak pernah sebenarnya bisa menyelesaikan persoalan di masyarakat. Tahun ini dikurangi, tahun depan akan terasa jadi beban kembali, karena konsumsinya yang terus naik.

Mungkin solusinya adalah dengan menghapus sama sekali subsidi BBM, dan siap-siap angka kemiskinan masyarakat langsung melonjak, dan inflasi tidak terkendali serta berbagai persoalan sosial yang lebih parah.

Pertanyaannya, Apakah tidak ada Solusi lain? atau temukan akar persoalannya dan kemudian menyelesaikannya.

Sebenarnya kedua pihak, baik yang pro maupun kontra, sudah sama-sama makfum, bahwa persoalan membengkaknya subsidi BBM adalah diakibatkan jumlah konsumsi BBM yang sangat besar dan naik dari tahun ke tahun. Tahun 2012 konsumsi BBM bersubsidi 45,27 juta Kiloliter, dan diperkirakan berdasarkan data kenaikan 2011 ke 2012 menjadi sebesar 49,65 juta Kiloliter tahun 2013 ini.

Inikah sebenarnya akar persoalannya? Konsumsi BBM subsidi yang sangat besar.

Konsumsi BBM yang terus membesar, jika ditelusuri akan ditemukan biang masalahnya adalah jumlah kendaraan yang terus meningkat dari tahun ke tahun sebagai “peminum BBM” tersebut.

Jumlah sepeda motor tahun 2012, menguasai 82 persen dari keseluruhan kendaraan yang ada di Indonesia atau sejumlah 77 juta kendaraan, dan mobil pribadi sebesar 9 juta unit (data korlantas POLRI).

Kenapa terus mengalami peningkatan jumlah kendaraan di Indonesia?

Sepeda motor 12 persen peningkatan tahun ke tahun, sementara mobil 10 persen. Ini tidak lain dikarenakan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh transportasi yang mudah, aman dan murah untuk aktifitasnya.

Tidak ada pilihan bagi masyarakat, mereka harus memiliki kendaraan untuk menopang aktifitasnya, baik untuk bekerja atau pun aktifitas lainnya.

Kondisi transportasi umum yang tidak layak, juga tidak aman yang ada saat ini, menyebabkan rakyat kecil dengan ekonomi terbatas lebih memilih berusaha membeli sepeda motor, walau itu dengan berutang.

Sementara bagi kalangan menengah, transpotasi umum yang nyaman, mudah dan terjangkau keberadaannya, masih bagaikan mimpi. Membeli kendaraan roda empat akhirnya jadi pilihan. Walau kendaraan tersebut akhirnya diisi hanya 1 orang dan makin membuat sesak di jalanan, dengan kemacetan dan segala persoalan lainnya.

Jadi akar persoalan sebenarnya, hemat saya, bukan soal SUBSIDI yang besar, bukan juga soal KONSUMSI yang naik dari tahun ke tahun, bukan juga jumlah kendaraan yang meningkat terus. Karena itu semua hanyalah dampak (Syntom), ya dampak dari persoalan sesungguhnya yaitu tiadanya TRANSPORTASI UMUM yang dapat memenuhi kebutuhan segala lapisan masyarakat untuk beraktifitas.

Melihat persoalan tersebut, sudah semestinya Pemerintah dalam hal ini, tidak hanya MENGOBATI SYNTOM yaitu subsidi yang besar, tapi mestinya menyelesaikan akar penyebab utamanya, penyakitnya, yaitu PERSOALAN TRANSPORTAS PUBLIK.

Sama seperti anak kita sakit panas, bukan panasnya yang diobati, karena panas itu hanyalah syntom. Yang mestinya diobati adalah penyakitnya, si penyebab munculnya panas.

Saya membayangkan, dari pada pemerintah dan kelompok yang kontra pengurangan subsidi setiap tahun harus selalu adu argumetasi itu-itu saja, saling klaim sebagai yang paling benar, kenapa tidak coba ambil irisan dari persamaan yang mereka perjuangkan, yaitu KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, baik masa kini maupun masa mendatang.

–0000–

Mungkin pemerintah tidak perlu tahun ini mengurangi subsidi, agar angka kemiskinan tidak makin membesar, tapi targetkan 1 atau 2 tahun kedepan akan menghapus subsidi.

Caranya bagaimana? 

Pemerintah membangun TRANSPORTASI UMUM yang layak sebelum subsidi dihapus atau dikurangi. Transportasi yang murah, aman, dan nyaman bagi masyarakat, sehingga tidak tergantung lagi dengan kendaraan pribadi.

Dananya dari mana?

Kita tahu keuangan negara juga sulit, terutama akibat subsidi. Solusinya UNDANG INVESTOR. Pemerintah membuka pintu investasi bagi pembangunan sarana TRANSPORTASI Umum, baik itu yang massal berupa MRT, LRT, BUS WAY, dan sejenis.

Swasta atau investor yang mendanai, juga membangun Infrastruktur jalan dan segala kebutuhan untuk transportasi massal tersebut.

Kita berutang ?

Tidak, tapi menangguhkan pembayaran. Investor yang berminat diberi tenggat penyelesaian dengan dana mereka sendiri, dan setelah selesai dibayar oleh pemerintah.

Uang pembayaran diambil dari SUBSIDI yang dihapus atau dikurangi tahun depan setelah pembangunan selesai dilakukan investor, dan sarana Transportasi bisa dinikmati penduduk.

Realistis?

Sangat realistis, karena sesungguhnya dana subsidi pemerintah untuk BBM tersebut adalah realistik, dan benar benar ada dialokasikan setiap tahunnya. Dan setiap tahun menguap jadi bahan bakar yang dibakar dengan harga murah.

Sementara investor juga akan sangat banyak berminat, membangun Infrastruktur dan Moda Transportasi Umum, karena bisnis ini sangat menguntungkan.

Pemerintah juga tidak perlu membayar didepan kepada investor, tapi membayar setelah pekerjaan selesai dan dana pembayarannya diambil dari dana SUBSIDI BBM yang dihapus tahun berikutnya.

Jika itu dilakukan, maka saat pemerintah menghapus subidi, disaat bersamaan rakyat juga mendapat layanan dari negara berupa transportasi publik yang layak, yang murah, yang nyaman dan aman.

Dana penghapusan subsidi tersebut dapat kemudian dialihkan untuk membayar atau mencicil bayar kepada investor yang telah membangun infrastruktur maupun menyediakan moda transportasi umum.

Dengan cara ini, Negara bisa menghapus subidi BBM yang sangat membebani keuangan negara, sekaligus tetap bisa menjalankan kewajibannya mensejahterakan rakyat.

Logika ini sangat sederhana, sama sederhananya dengan logika Pemerintah setiap mengurangi subsidi kemudian MEMBUANG UANG untuk BLT atau BLSM yang jumlahnya TRILIUNAN, dan tidak ada manfaatnya, hanya membuat rakyat makin tidak produktif dan tidak kreatif serta ketergantungan akut ( http://goo.gl/dc3Jf).

Sebagai catatan, BLSM tahun 2013 sebesar Rp12 Trilyun. Jumlah itu sama dengan biaya yang diperlukan untuk membangun MRT di Jakarta sepanjang 15 Km. Hemat saya, dari pada dibuang di BLSM alangkah baiknya digunakan untuk membangun sarana Transportasi Publik, dan menyelesaikan akar persoalan secara tuntas.

Kita bisa membayangkan Rp200 Triliun BBM SUBSIDI itu jika di Hold dengan system yang saya paparkan diatas, maka nilainya jauh lebih besar dibanding membangun Jalan TOL TRANS JAWA yang hanya butuh Rp54 Trilyun, atau membangun REL KA GANDA PANTURA yang hanya Rp9 Triliun, atau membangun MRT SURABAYA yang hanya Rp10 Triliun.

Persoalannya,…. Apakah pemerintah serius mau mengatasi persoalan “penyakit” subsidi BBM ini ke akarnya, atau hanya berkutat di pengobatan gejala atau syntom yang muncul saja.

(Tulisan lama, tahun 2013)